Coastal Management : Implementasi Tol Laut Indonesia Timur Memajukan Perekonomian atau Keamanan Negara yang Dipertaruhkan?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum bisa memanfaatkan wilayah perairan dengan optimal untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dilakukan selama ini  masih terpusat di Kawasan Indonesia Barat, sedangkan lebih dari 11.000 pulau yang berada di KTI mempunyai kondisi perekonomian tertinggal. Kesenjangan kondisi perekonomian antara Kawasan Indonesia Timur (KIT) dan Kawasan Indonesia Barat (KIB) berpotensi memperlemah integritas dan Ketahanan Nasional. Untuk memperbaiki kondisi tersebut masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan-kebijakan untuk Optimalisasi wilayah maritim Indonesia sebagai poros maritim duni. Sesuai dengan undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengamanatkan bahwa angkutan perairan untuk daerah tertinggal atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Modernisasi dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia, khususnya di Kawasan Indonesia Timur (KIT) diharapkan mampu memenuhi kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Bentuk modernisasi yang dilakukan oleh kepemerintahan saat ini adalah penyediaan sarana transportasi dengan melakukan pembangunan Tol Laut. Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan tol laut bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional serta mengkoreksi disparitas harga antara KIB dan KIT. 
Selama ini Indonesia melakukan transportasi laut di KIT berdasarkan Ship Promotes the Trade, yakni pendekatan pelayaran perintis yang mengangkut  orang dan barang, bukan bertumpu pada pendekatan pasar. Pada era Globalisasi ini penyediaan sarana transportasi berdasarkan pada pendekatan Ship Foloow the Trade, yakni penyediaan transportasi yang bertumpu pada mekanisme pasar sangat dianjurkan karena mempermudah kegiatan perdagangan baik skala nasional maupun internasional. Pendekatan Ship Follow the Trade sulit diterapkan di Indonesia karena belum adanya keseimbangan kargo⁽¹⁾ antar pelabuhan dan antar wilayah, terbatasnya kapasitas dan buruknya kinerja pelabuhan.

Rute tipe pendulum dan dua tipe rute lainnya yaitu Port-to-Port dan Round-the-World merupakan rute-rute yang sering diterapkan oleh negara-negara dalam pelayaran. di Indonesia  sendiri rute tipe pendulum sering disebut dengan Tol Laut, yaitu pelayaran dengan Jadwal tetap, multi-port dan bolak-balik, karena wilayah Indonesia memanjang dari barat ke timur. Dengan menggunakan tipe rute ini pemerintah berharap lalu lintas diperairan akan labih efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan Tol Laut sebagai salah satu perbaikan transportasi diperairan di KIT dirasa tepat dari aspek perkonomian namun kurang tepat dari aspek lainnya terutama aspek keamanan. sehingga untuk mengoptimalkan peran Tol Laut sebaiknya mempertimbangkan aspek lain juga. Jika semua aspek terintegrasi dengan baik maka dalam pemanfaatan Tol laut sebagai salah satu sarana transportasi akan memberikan hasil yang optimal dengan dampak yang minimal.

Keuntungan Implementasi Tol laut

Implementasi Tol laut diharap mampu memberi perubahan perekonomian KIT, yakni terjadinya kesetaraan tingkat perekonomian antara KIT dan KIB. Keuntungan yang akan dicapai dari pembangunan Tol Laut sebagai berikut :

1. Efisiensi biaya bahan kebutuhan pokok di Indonesia bagian Timur dan pulau-pulau terpencil di Indonesia.
2. Membangun sistem logistik nasional berbasis maritim.

3. Mengkoreksi disparitas harga antara barat dan timur.

4. Meningkatkan industri di daerah, karena biaya transportasi menurun sehingga rakyat dapat sejahtera dan perekonomian di Kawasan Indonesia Timur maju.

5. Mempermudah akses transportasi perdagangan  baik skala nasional maupun internasional

Hal-Hal yang Harus Diwaspadai Apabila Pembangunan Tol Laut Dilakukan

Pembangunan Tol Laut dirasa hanya memberikan keuntungan dari aspek perekonomian negara namun tidak menjamin kestabilan keamanan dan kenyamanan negara. Dengan adanya Tol Laut secara otomatis Indonesia harus siap untuk menambah kekuatan pertahanan dan keamanan nasional karena dengan adanya Tol laut dengan jadwal rute yang padat kapal-kapal baik dari dalam maupun luar negeri akan berlayar dan singgah didermaga Indonesia. Meskipun pembangunan Tol Laut diperuntukan bagi kapal-kapal Indonesia guna mengangkut bahan pokok namun tidak menutup kemungkinan rute Tol Laut tersebut akan menjadi salah satu rute Internasional Asia-Eropa.

Perubahan fungsi rute Tol Laut menjadi salah satu rute Internasional hanya akan menguntungkan para pengusaha dan bukan lagi menguntungkan masyarakat yang beradai di KIT. Hal ini akan menjadi pemicu perang dingin masyarakat dan pemerintah yang selama ini sudah berlangsung. pemerintah dalam hal ini harus mempertegas tujuan pembangunan Tol Laut supaya pihak-pihak lain tidak mengambil keuntungan dari kondisi ini.

Adanya Tol Laut akan mempermudah kejahatan baik dari dalam negeri maupun asing. Kejahatan-kejahatan yang masuk melalui jalan perairan dirasa lebih berbahaya dibandingkan jika lewat darat karena sulitnya pengawasi, penjagaan, dan pengamanan perairan Indonesia yang sangat luas. Kejahatan ini meliputi penyelundupan senjata, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang-barang terlarang, terorisme, pembajakan dan perampokan, imigran gelap, perusakan ekosistem laut, konflik pengelolaan sumberdaya laut, masuknya budaya asing yang akan merusak generasi muda Indonesia, dan lain sebagainya.

Tantangan implementasi Tol Laut

Permasalahan akibat pembangunan Tol Laut dapat diminimalisir dengan adanya persamaan persepsi semua komponen bangsa yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan untuk menjada keamanan laut. supaya action plan yang dilakukan tepat sasaran, terarah, dan terpadu. Hal ini dilakukan karena setiap tahunnya kompleksitas keamanan laut semakin bertambah. Ini adalah pekerjaan rumah Badan Koordinasi Kamanan Laut Republik Indonesia yang harus segera diselesaikan.

Disisi lain Pemerintah harus mempertegas dan meperjelas tujuan pembangunan Tol Laut supaya masyarakat tidak salah persepsi terhadap program tersebut maupun program-program lain yang akan direalisasikan. Serta pemerintah harus transparan terhadap setiap pendanaan program yang dilaksanakan baik program pendanaan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik.

Meskipun pemerintah telah melakukan pembangunan secara fisik demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya sebaiknya pemerintah bersama pihak swasta maupun asing bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas pelabuhan sebagai salah satu jalur transportasi terbesar. Untuk memperbaiki pelayanan masyarakat dipelabuhan sebaiknya perbaikan kinerja pelabuhan juga harus menjadi fokus utama.

⁽¹⁾      Pengertian Muatan Kapal menurut Sudjatmiko (1995:64) adalah 

” Muatan kapal adalah; segala macam barang dan barang dagangan (goods and merchandise) yang diserahkan kepada pengangkut untuk diangkut dengan kapal, guna diserahkan kepada orang/barang dipelabuhan atau pelabuhan tujuan”.

Muatan Sejenis (Homogenous Cargo) adalah semua muatan yang dikapalkan secara bersamaan dalam suatu kompartemen atau palka dan tidak dicampur dengan muatan lain tanpa adanya penyekat muatan dan dimuat secara curah maupun dengan kemasan tertentu.

Muatan campuran (Heterogenous Cargo), Muatan ini terdiri dari berbagai jenis dan sebagian besar menggunakan kemasan atau dalam bentuk satuan unit (bag, pallet, drum) disebut juga dengan muatan general cargo.

sumber :

http://jurnalmaritim.com/2015/01/menanti-implementasi-tol-laut/

http://jurnalmaritim.com/2015/02/tol-laut-bisa-tingkatkan-ekonomi-indonesia-timur/

http://www.maritimeworld.web.id/2011/04/pengertian-muatan.html